LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2011 NOMOR 11 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,
Menimbang : 	a. 	bahwa dalam rangka pemberian pelayanan jasa yang umum disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi.
b.	 bahwa retribusi daerah yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang mempunyai kepastian hukum, maka Pemerintah Kabupaten Sambas perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c.	bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi.
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :		1. 	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.	Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
5.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.	Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
7.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
9.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
10.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 
11.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 
12.	Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
13.	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
14.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
15.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3643 );
17.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
20.	Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855 );
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); 
24.	Peraturan Pemerintah Nomor  69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25.	Peraturan Presiden  Nomor  112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
26.	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Sambas ( Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 56 );
27.	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9);
28.	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1.	Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3.	Bupati adalah Bupati Sambas.
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.	Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6.	Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sambas.
7.	Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.	Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9.	Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10.	Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.	Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
12.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.
13.	Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas setiap pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15.	Pertokoan adalah sekelompok bangunan tempat berdagang yang mempunyai dinding, atap, pintu dan tempat untuk meletakkan barang dagangan.
16.	Pasar Grosir adalah tempat penjualan berbagai jenis barang dalam jumlah besaryang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17.	Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18.	Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disingkat TPI merupakan fasilitas pelelangan ikan milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan sebagai tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan.
19.	   Pelelangan ikan adalah Proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
20.	    Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21.	  Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
22.	   Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
23.	   Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
24.	   Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 17 (tujuh belas ) sampai dengan 25 (dua puluh lima) atau lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
25.	Oplet adalah kendaraan angkutan umum yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
26.	   Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
27.	   Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28.	   Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
29.	Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.
30.	Pelataran/Lingkungan parkir adalah tempat di depan bangunan Pemerintah Daerah seperti rumah sakit umum daerah, kantor dan sejenisnya.
31.	Taman parkir adalah tempat parkir yang dikelola ditaman yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
32.	Gedung parkir adalah gedung yang khusus dibangun untuk tempat parkir kendaraan yang berdiri sendiri maupun yang menempel dengan bangunan lain yang tidak terpisahkan, dengan demikian pemakaian lahan dapat dilakukan secara efisien.
33.	   Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34.	   Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah usaha yang menyediakan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu.
35.	   Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehaan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
36.	   Rumah Potong Hewan (RPH) adalah hubungan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
37.	   Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain.
38.	   Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh, berbulu yang mencakupi segala jenis burung, dapat dipelihara dan diternakan.
39.	   Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
40.	   Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
41.	   Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
42.	   Dermaga adalah bangunan yang didirikan di perairan yang digunakan untuk sandar kapal dan turun naiknya penumpang serta bongkar muat barang dan hewan.
43.	   Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi , pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
44.	   Retribusi Penyeberangan di Air adalah pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
45.	Penyeberangan adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk penyeberangan umum;
46.	   Penyeberangan Di Air adalah penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
47.	   Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
48.	   Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.
49.	   Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50.	   Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51.	   Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
52.	    Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
53.	Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI

Pasal 2
Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c.	Retribusi Tempat Pelelangan;
d.	Retribusi Terminal;
e.	Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g.	Retribusi Rumah Potong Hewan;
h.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
j.	Retribusi Penyeberangan di Air.

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan subjek

Pasal 3
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4
(1)	Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
(2)	Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan.
(3)	Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tanah dengan status hak pakai, hak guna bangunan, dan/atau hak pengelolaan.
(4)	Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gedung dan/atau aula.
(5)	Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi alat-alat laboratorium,  sarana olah raga, pangkalan pendaratan ikan, roda empat, roda enam, alat-alat berat, peralatan metrologi dan peralatan penunjang kerja lainnya.
(6)	Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, pemanfaatan alat berat dan kendaraan angkut yang digunakan untuk kepentingan kedinasan Pemerintah Daerah dan bencana alam.

Pasal 5
(1)	Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur BesarnyaTarif

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian/penggunaan kekayaan daerah, jangka waktu pemakaian,serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8
(1)	Struktur tarif retribusi untuk pemakaian kekayaan daerah terdiri atas tarif pemakaian tanah, pemakaian bangunan, dan pemakaian selain tanah dan/atau bangunan. 
(2)	Besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a.	Pemakaian tanah 
NO	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	
1.	Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai dan Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan
a.  Sampai dengan 5 Tahun

b.   Pemanfaatan Tanah Hak 
Pengelolaan (HPL) untuk Hak Guna Bangunan (HGB) :
HGB baru / pembaharuan HGB (Maksimal 20 Tahun) 

M2/ Tahun

M2/ Masa Berlaku	

1,50% X NJOP PBB X Luas Tanah

3,33% X NJOP PBB X Luas Tanah X Masa	
	
1.	Perpanjangan HGB (Maksimal 15 Tahun)

2.	Peralihan HGB (tidak mengubah masa berlaku HGB yang lama)	
M2/ Masa Berlaku

M2/ Masa Berlaku	
3,33% X NJOP PBB X Luas Tanah X Masa Berlaku

3,33% X NJOP PBB X Luas Tanah

b.	Pemakaian bangunan
NO	Objek Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	
Pemakaian bangunan untuk rapat non partai, acara wisuda, resepsi perkawinan dan seminar :	
1.	Gedung Aula Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Per Hari	Rp     500.000,-	
2.	Gedung Aula Sekretariat DPRD Kab. Sambas	Per Hari	Rp     500.000,-	
3.	Gedung Aula Kantor, Dinas, Badan di Kab. Sambas	Per Hari	Rp     200.000,-	
4.	Gedung Serba Guna Kecamatan 	Per Hari	Rp     200.000,-	
5.	Gedung Kesenian	Per Hari	Rp  1.000.000,-	
6.	Asrama Haji	Per Hari/ Per Kamar	Rp     200.000,-	
7.	Aula Asrama Haji	Per Hari	Rp     500.000,-	
8.	Mess Pemerintah Daerah di Pontianak Lantai Atas	Per Orang / Per Hari	Rp       20.000,-	
9.	Mess Pemerintah Daerah di Pontianak Lantai Bawah 
Kelas 3	Per Kamar / Per Hari	Rp       40.000,-	
10.	Mess Pemerintah Daerah di Pontianak Lantai Bawah 
Kelas 2	Per Kamar / Per Hari	Rp       60.000,-	
11.	Mess Pemerintah Daerah di Sambas	Per Orang / Per Hari	Rp       15.000,-	
12.	Penggunaan ruang untuk keperluan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ruangan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial ditetapkan tarif berdasarkan luas permeter persegi.	Per Bulan	Rp     300.000,-	

c.	Pemakaian selain tanah dan/atau bangunan
NO	Jenis Pemeriksaan	Satuan	Tarif	
1.	1.1. Laboratorium Dinas PU Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas
a.	Kadar Air
b.	Berat Jenis Tanah
c.	Atterberg Limit
d.	Analisa Saringan
e.	Pemadatan Standar
f.	Pemadatan Modified
g.	CBR Laboratorium
h.	Berat Isi
i.	Kuat Geser Langsung
j.	Pemboran Tangan Per Meter
k.	Pengambilan Contoh Tanah Asli	

Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh	

Rp          6.400,-
Rp          9.600,-
Rp        12.800,-
Rp        18.400,-
Rp        49.000,-
Rp        64.000,-
Rp        64.000,-
Rp          9.800,-
Rp          6.400,-
Rp        32.000,-
Rp        16.000,-	
	l.	Sondir Per Titik
m.	Sand Cone
n.	Dynamic Cone Penetrometer
o.	CBR Lapangan
p.	Analisa Saringan / Garasi
q.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar
r.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus
s.	Angelas / Abrasi
t.	Impact Test
u.	Sand Equivalent
v.	Kadar Lumpur
w.	Kadar Organik
x.	Mix Design
y.	Kuat Tekan Beton	Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh
Per Contoh	Rp      240.000,-
Rp      150.000,-
Rp        50.000,-
Rp        56.000,-
Rp        18.400,-
Rp        18.400,-
Rp        18.400,-
Rp        40.000,-
Rp        12.800,-
Rp        13.000,-
Rp        64.000,-
Rp          7.840,-
Rp      160.000,-
Rp          6.400,-	
	z.	Hammer Test
aa.	Coredrill
bb.	Marshall Test
	Per Contoh
Per Titik
Per Contoh	Rp             800,-
    Rp       150.000,-
    Rp       250.000,-
	
2.	Pangkalan Pendaratan Ikan : 
Gudang Penampungan	
M2/ Hari	
Rp        15.000,-	
3.	Terminal Agribisnis : 
Sewa Kios	
Per Bulan	
Rp      100.000,-	
4.	4.1. Kendaraan : 
a.	Pick Up
b.	Mikro Bis (1 s/d 16 tempat duduk)
c.	Bis (17 s/d 25 tempat duduk)
d.	Bis Besar (Lebih dari 26 tempat duduk)
e.	Truck	
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari	
Rp      100.000,-
Rp      150.000,-
Rp      250.000,-
Rp      350.000,-
Rp      400.000,-	
	4.2.  Alat Berat			
	-	Asphalt Mixing Plant (AMP) 30 T/Jam
-	Asphalt Mixing Plant (AMP) 15 T/Jam
-	Asphalt Finisher
-	Asphalt Sprayer
-	Asphalt Loader
-	Compressor
-	Concrete Mixer 0,3 s.d 0,6 M3
-	Pengecat Marka Thermoplast
-	Tire Roller 8 – 10 T
-	Tandem Roller 2 T (MG – 2)
-	Tandem Roller 7 T (MGB – 7)
-	Truck Lift 21 M
-	Truck Lift 11 M
-	Stemper Bomb
-	Buldozer
-	Motor Grader
-	Excavator
-	Loader
-	Three Wheel Roller 8 – 10 Ton
-	Three Wheel Roleer 6 – 8 Ton
-	Baby Roller 1 Ton	Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari
Per Hari	Rp     3.280.000,-
Rp     2.040.000,-
Rp        600.000,-
Rp        100.000,-
Rp     1.240.000,-
Rp        320.000,-
Rp        180.000,-
Rp        200.000,-
Rp        840.000,-
Rp        140.000,-
Rp     1.520.000,-
Rp     3.200.000,-
Rp     1.080.000,-
Rp        160.000,-
Rp        850.000,-
Rp        800.000,-
Rp        850.000,-
Rp        700.000,-
Rp        300.000,-
Rp        225.000,-
Rp        125.000,-	
	-	Three Wheel Roller 2 – 4 Ton
-	Dump Truck
-	Dump Truck Besar
-	Vibrating (Stamper)
-	Maintenance Hino
	Per Hari
Per Hari
Per Hari 
Per Hari
Per Hari
	Rp        150.000,-
Rp        600.000,-
Rp        750.000,-
Rp          70.000,-
Rp        200.000,-	
5.	Sewa Peralatan Metrologi
a.	Anak timbangan bidur
b.	Bejana ukur standar kerja
c.	Rol tester meter taksi portable
d.	Master meter
e.	Peralatan Kemetrologian Lainnya 
	
100 kg/hari
Hari
Hari
Hari
Hari	
Rp         10.000,-
Rp       100.000,-
Rp       100.000,-
Rp       100.000,-
Rp       100.000,-
	
6.	Kantin yang berada di lingkungan Bangunan Pemerintah Daerah	Per Bulan	Rp       100.000,-	
7.	Pentas Konstruksi Besi	Per Set / Hari	Rp       500.000,-	
8.	Kursi Plastik	Per Buah	Rp           1.000,-	
9.	Sound System 	Set / Per Hari	Rp       300.000,-	
10.	Tenda lengkap	Per Gawang / Hari	Rp       100.000,-	
11.	Tenda	Per Gawang / Hari	       Rp.       60.000,-	
12.	Infocus	Per Set / Hari	Rp       100.000,-	
13.	Gerobak 	Per Unit/Tahun	Rp       360.000,-	
14.	Konstruksi Reklame :
a.	Ukuran 5 x 6 
b.	Ukuran 4 x 6 
c.	Ukuran 4 x 2
	
Per Unit / Bulan
Per Unit / Bulan
Per Unit / Bulan	
Rp         75.000,-
Rp       65.000,-
Rp       45.000,-	

Pasal 9
(1)	Pemakaian kendaraan berupa alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) a huruf c angka 4 (4.2), untuk 1 (satu) hari maksimal 8 (delapan) jam.
(2)	Kelebihan pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 5

Pasal 10
Masa Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu yang lamanya berdasarkan kontrak pemakai atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 11
Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12 
(1)	Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang meliputi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, serta barang hasil industri, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal  13
(1)	Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 14
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan frekuensi pemakaian fasilitas pasar, jenis fasilitas pasar yang diberikan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 15
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pasar grosir dan/atau pertokoan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 16
(1)	Struktur tarif digolongkan berdasarkan pemakaian pasar dan tempat pelayanan pasar grosir dan atau pertokoan yang terdiri atas berbagai jenis barang dan satuan / jumlah komoditas yang diperdagangkan.
(2)	Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a.	Retribusi atas Penggunaan Toko adalah :
1.	Lantai dasar ditetapkan sebesar Rp 37.500,00/ m2/bulan
2.	Lantai 1 (satu) ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00/m2/bulan;
3.	Lantai 2 (dua) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00/m2/bulan
4.	Lebih dari 2 (dua) Lantai ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00/m2/bulan
b.	Retribusi atas Penggunaan Pasar Grosir adalah :
1.	Ternak ditetapkan sebesar Rp 25.000,00/m2/hari
2.	Hasil perkebunan ditetapkan sebesar Rp 10.000,00/m2/hari
3.	Hasil pertanian ditetapkan sebesar Rp 7.500,00/m2/hari
4.	Barang hasil industri ditetapkan sebesar Rp 5.000,00/m2/hari

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal  17
Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal  18
(1)	Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
(2)	Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(3)	Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal  19
(1)	Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk  fasilitasnya.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Pelelangan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal  20
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Pasal 21
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat pelelangan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal  22
(1)	Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan produksi nilai hasil tangkap per jenis ikan.
(2)	Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga lelang.

Paragraf 3
Masa Retribusi

Pasal  23
Masa Retribusi adalah untuk 1 (satu) kali pelelangan.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal  24
Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal  25
(1)	Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk terminal berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal  26
(1)	Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan terminal serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal  27
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian terminal, jenis fasilitas terminal, jangka waktu pemakaian fasilitas terminal, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal  28
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 29
(1)	Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan, kapasitas tempat duduk, dan jenis kegiatan.
(2)	Besaran tarif Retribusi Terminal adalah sebagai berikut :
JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF / KALI MASUK TERMINAL	
I.   Angkutan Antar Kota / Pedesaan 
    
     Mobil Penumpang
     Mikro Bis
     Bis
     Bis Besar 	
1 s/d 8 orang
9 s/d 16 orang
17 s/d 25 orang
Lebih dari 26 orang	
Rp.    1.000,-
Rp.    1.500,-
Rp.    2.000,-
Rp.    3.000,-	
II.   Angkutan Dalam Kota 
    
     Bis Kota
     Oplet	

17 s/d 25 orang
1 s/d 8 orang
	
Rp.        2.000,-
Rp.        1.000,-	
	
JENIS KEGIATAN	SATUAN	TARIF	
I.   Tempat kegiatan usaha di lingkungan terminal

Mobil barang (pick up, truk, box), kios, gerobak.

unit
	
Rp.      1.000,-	
II. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal

Pas masuk terminal 

Orang

Rp           500,-

Paragraf 3
Masa Retribusi
Pasal  30
Masa Retribusi Terminal adalah setiap kendaraan yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan terminal.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal  31
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32
(1)	Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi  Pelataran/lingkungan parkir,  Taman parkir,  dan Gedung parkir.
(3)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33
(1)	Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menikmati tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal  34
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pemakaian, dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Pasal  35
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas tempat parkir khusus yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal  36
(1)	Struktur tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan.
(2)	Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a.	Pelataran / lingkungan Parkir :
1.	Untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir, di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sekali parkir.
2.	Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali parkir, di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali parkir.
3.	Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sekali parkir, di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali parkir.
b.	Taman Parkir :
1.	Untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali parkir, di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sekali parkir.
2.	Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali parkir, di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali parkir.
3.	Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali parkir, di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali parkir.
c.	Gedung Parkir :
1.	Untuk kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali parkir, di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sekali parkir.
2.	Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali parkir, di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sekali parkir.
3.	Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sekali parkir, di atas pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali parkir.

Paragraf 3
Masa Retribusi

Pasal  37
Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah waktu pelayanan parkir pada satu lokasi parkir.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal  38
Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39
(1)	Objek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian penginapan pesanggrahan/villa untuk kepentingan sosial dan kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 40
(1)	Subjek Retribusi Pemakaian Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pemakaian Penginapan / Pesanggrahan / Villa, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 41
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, jenis fasilitas/pelayanan, serta sarana dan prasarana dalam memberikan layanan.

Pasal 42
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penginapan/pesanggrahan/villa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 43
(1)	Struktur tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa digolongkan berdasarkan jenis bangunan, dan jangka waktu pemakaian.
(2)	Besaran tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah sebagai berikut:
No	Jenis Bangunan	Jangka Waktu Pemakaian	Tarif 	
1	Penginapan termasuk  Pondok Wisata 	Per Kamar / Hari	Rp.   25.000,-	
2	Pesanggrahan	Per Unit / Hari	Rp.   50.000,-	
3	Villa	Per Unit / Hari	Rp.   200.000,-	

Paragraf 3
Masa Retribusi

Pasal 44
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pemakaian.

Bagian Ketujuh
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 45
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46
(1)	Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.	Pemakaian kandang istirahat
b.	Pemakaian kandang isolasi
c.	Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH.
d.	Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong secara terperinci.
(3)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta jasa pemeriksaan kesehatan hewan untuk keperluan kegiatan keagamaan.

Pasal 47
(1)	Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan rumah potong hewan beserta fasilitasnya.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 48
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan/fasilitas yang diberikan, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Pasal  49
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Pasal  50
(1)	Struktur besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan berdasarkan jenis ternak.
(2)	Besaran Retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :
No	Jenis Ternak	Satuan	Tarif	
  1 	 Sapi/Kerbau/Kuda 			
	a.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 	Per Ekor	Rp   7.000,-	
	b.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan setelah 	Per Ekor	Rp 10.500,-	
	c.	Biaya pemeliharaan  RPH	Per Ekor	Rp 28.000,-	
	d.	Biaya kebersihan RPH 	Per Ekor	Rp   3.500,-	
	e.	Biaya sewa per hari kandang istirahat dan isolasi	Per Ekor	Rp   3.500,-	
  2 	 Babi/Kambing/Domba 			
	a.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 	Per Ekor	Rp   4.000,-	
	b.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan setelah 	Per Ekor	Rp   6.000,-	
	c.	Biaya pemeliharaan  RPH	Per Ekor	Rp 16.000,-	
	d.	Biaya kebersihan RPH 	Per Ekor	Rp   2.000,-	
	e.	Biaya sewa per hari kandang istirahat dan isolasi	Per Ekor	Rp   2.000,-	
  3 	 Unggas 			
	a.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 	Per Ekor	Rp     250,-	
	b.	Biaya pemeriksaan kesehatan hewan setelah 	Per Ekor	Rp     375,-	
	c.	Biaya pemeliharaan  RPH	Per Ekor	Rp     625,-	
	d.	Biaya kebersihan RPH 	Per Ekor	Rp     125,-	
	e.	Biaya sewa per hari kandang istirahat dan isolasi	Per Ekor	Rp     125,-	

Paragraf 3
Masa Retribusi

Pasal  51
Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :
a.	Untuk pemakaian kandang dan/atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Bupati.
b.	Untuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah setiap kali melakukan pemeriksaan per ekor.
c.	Untuk pemotongan hewan adalah setiap kali melakukan pemotongan per ekor.
d.	Untuk pemeriksaan hewan setelah dipotong adalah setiap kali melakukan pemeriksaan per ekor.
e.	Jasa kebersihan RPH adalah berdasarkan hewan per ekor.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal  52
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal  53
(1)	Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a.	Jasa sandar/tambat kapal di pelabuhan/dermaga sungai.
b.	Jasa bongkar/muat di pelabuhan/dermaga sungai.
c.	Jasa penimbunan/penumpukan di pelabuhan/dermaga sungai.
d.	Sewa tanah dan bangunan di pelabuhan/dermaga sungai.
e.	Pas masuk di pelabuhan/dermaga sungai.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54
(1)	Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhan dari Pemerintah Daerah.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal  55
Tingkat pengunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas pelabuhan, frekwensi penggunaan layanan, jangka waktu pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Pasal 56
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Pasal  57
(1)	Struktur tarif digolongkan berdasarkan peruntukan atau kegunaan dari kapal motor, tongkang, perahu dan jenis barang.
(2)	Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut  :
No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Keterangan	
1.

	Jasa sandar/tambat kapal di pelabuhan/ dermaga sungai
a. Dermaga Beton/Besi
1) Kegiatan Operasional
a)   Kapal berbahan Besi 
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
4-	GT 100 ke atas
b) Kapal berbahan Kayu 
1-	GT 1 s.d GT 7	

Rp 20,-
Rp 25,-
Rp 30,-
Rp 35,-

Rp 15,-	

Per GT/Call
Per GT/Call
Per GT/Call
Per GT/Call

Per GT/Call	
	2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
4-	GT 100 ke atas
c) Kapal berbahan Fiberglass
1-   GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
2) Istirahat
a)	Kapal berbahan Besi 
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
4-	GT 100 ke atas
b)	Kapal berbahan Kayu 
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
4-	GT 100 ke atas

c)	Kapal berbahan Fiberglass
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
b. Dermaga Kayu
1) Kegiatan Operasional
a)	Kapal berbahan Besi 
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
4-	GT 100 ke atas	Rp 20,-
Rp 25,-
Rp 30,-

Rp 10,-
Rp 15,-
Rp 20,-

Rp 20,-
Rp 25,-
Rp 30,-
Rp 35,-

Rp 15,-
Rp 20,-
Rp 25,-
Rp 30,-

Rp 10,-
Rp 15,-
Rp 20,-

Rp 25,-
Rp 30,-
Rp 35,-
Rp 40,-	Per GT/Call
Per GT/Call
Per GT/Call

Per GT/Call
Per GT/Call
Per GT/Call

Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam

Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam

Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam

Per GT/Call
Per GT/Call
Per GT/Call
Per GT/Call	

	b)	Kapal berbahan Kayu 
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
4-	GT 100 ke atas
c)	Kapal berbahan Fiberglass
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
2) Istirahat
a)	Kapal berbahan Besi 
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
4-	GT 100 ke atas
b)	Kapal berbahan Kayu
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100
4-	GT 100 ke atas
c)	Kapal berbahan Fiberglass
1-	GT 1 s.d GT 7
2-	GT 8 s.d GT 50
3-	GT 51 s.d GT 100	
Rp 15,-
Rp 20,-
Rp 25,-
Rp 30,-

Rp 10,-
Rp 15,-
Rp 20,-

Rp 20,-
Rp 25,-
Rp 30,-
Rp 35,-

Rp 15,-
Rp 20,-
Rp 25,-
Rp 30,-

Rp 10,-
Rp 15,-
Rp 20,-	
Per GT/Call
Per GT/Call
Per GT/Call
Per GT/Call

Per GT/Call
Per GT/Call
Per GT/Call

Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam

Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam

Per GT/Jam
Per GT/Jam
Per GT/Jam	
2.

	Jasa bongkar/muat di pelabuhan/dermaga sungai.
a.	Kayu dan sejenisnya
b.	Bahan bangunan curah
c.	Bahan bangunan dari besi
d.	9 Bahan pokok
e.	Hasil pertanian atau peternakan
f.	Kendaraan roda dua	

Rp           300,-
Rp           300,-
Rp           300,-
Rp           300,-
Rp           300,-
Rp           250,-	

Per M3
Per M3
Per M2
Per Ton
Per Ton
Per Unit	

3.

4.	g.	Kendaraan roda empat
Jasa penimbunan/penumpukan di pelabuhan/ dermaga sungai.
a.	Kayu dan sejenisnya
b.	Bahan bangunan curah
c.	Bahan bangunan dari besi
d.	9 Bahan pokok
e.	Hasil pertanian atau peternakan
f.	Kendaraan roda dua
g.	Kendaraan roda empat
Sewa tanah/bangunan di pelabuhan/dermaga sungai.
a.	Tanah
b.	Bangunan :
1)	Kios
2)	Los	Rp        1.000,-

Rp        3.000,-
Rp        3.000,-
Rp        3.000,-
Rp        3.000,-
Rp        3.000,-
Rp        2.500,-
Rp      10.000,-

Rp      25.000,-

Rp    100.000,-
Rp      65.000,-	Per Unit

Per M3/Hari
Per M3/Hari
Per M2/Hari
Per Ton/Hari
Per Ton/Hari
Per Unit/Hari
Per Unit/Hari

Per M2/Tahun

Per Unit/Bulan
Per Unit/Bulan	
5.	Pas masuk di pelabuhan/dermaga sungai 
a.	Orang
b.	Gerobak Dorong/Becak
c.	Sepeda motor roda dua
d.	Sepeda motor roda tiga
e.	Mobil roda empat
f.	Mobil lebih dari roda empat	
Rp           500,-
Rp           500,-
Rp        1.500,-
Rp        2.000,-
Rp        3.000,-
Rp        4.000,-	
Per orang/satu kali masuk
Per Unit/satu kali masuk
Per Unit/satu kali masuk
Per Unit/satu kali masuk
Per Unit/satu kali masuk
Per Unit/satu kali masuk	

Paragraf 3
Masa Retribusi

Pasal  58
Masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah waktu pelayanan dan penggunaan fasilitas pelabuhan. 

Bagian Kesembilan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal  59
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal  60
(1)	Objek Retribusi adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian tempat rekreasi dan olahraga untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal  61
(1)	Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal  62
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan/kunjungan, jenis layanan, dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan

Pasal 63
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal  64
(1)	Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tempat olahraga.
(2)	Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah sebagai berikut :
No.	Objek retribusi	Satuan	Tarif	
	Tempat Olahraga			
1.
2.	Lapangan Tenis 
Lapangan Sepak Bola	Per Jam / Lapangan
Per Hari  / Lapangan	Rp   10.000,-
Rp.  30.000,-	

Paragraf 3
Masa Retribusi

Pasal  65
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali pemakaian.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyeberangan Di Air

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal  66
Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal  67
(1)	Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan di air yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, BLUD dan pihak swasta.

Pasal  68
(1)	Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(2)	Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Penyeberangan di Air, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 
dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal  69
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

Pasal  70
(1)	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)	Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas penyeberangan di air yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Pasal 71
(1)	Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan di air.
(2)	Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
a.	Untuk tempat penyeberangan di Sejangkung Kecamatan Sejangkung ditetapkan sebagai berikut :
Kapal Motor :
a)	Orang					Rp. 1.000,- / orang
b)	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp. 1.500,- /unit 
c)	Sepeda					Rp.    500,- / unit
b.	Untuk tempat penyeberangan di Desa Teluk Kalong / Tanjung Harapan /  Sekura  Kecamatan Teluk Keramat ditetapkan sebagai berikut :
Kapal Motor :
a)	Orang					Rp. 1.000,- / orang
b)	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp. 1.500,- /unit 
c)	Sepeda					Rp.    500,- / unit
c.	Untuk tempat penyeberangan di Desa Sintete / Gersik / Semperiuk B Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Jawai ditetapkan sebagai berikut :
Kapal Motor :
a)	Orang					Rp. 1.000,- / orang
b)	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp. 1.500,- /unit 
c)	Sepeda					Rp. 500,- / unit
d.	Untuk penyeberangan di Desa Semantir, Mengkayar dan Perigi Parit Kecamatan Teluk Keramat ditetapkan sebagai berikut :

Kapal Motor :
a)	Orang					Rp. 1.000,- / orang
b)	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp. 1.500,- /unit 
c)	Sepeda					Rp.    500,- / unit
e.	Untuk tempat penyeberangan di Galing – Tanjung – Sebabak ditetapkan sebagai berikut :
	Kapal Motor :
a)	Orang					Rp. 1.000,- / orang
b)	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp. 1.500,- /unit 
c)	Sepeda					Rp.    500,- / unit

Pasal 72
Tempat-tempat penyeberangan lain yang belum diatur, disesuaikan dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).

Paragraf 3
Masa Retribusi

Pasal  73
Masa retribusi pelayanan fasilitas penyeberangan di air adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penyeberangan.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 74
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutan

Pasal 75
(1)	Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)	SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76
(1)	Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)	Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)	Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
(4)	Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
(5)	Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 77
(1)	Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4)	Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5)	Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 78
(1)	Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3)	Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 79
(1)	Jika pangajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)	Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 81
(1)	Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
(2)	Pengeluaran STRD atau suratlain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3)	Dalam jangka waktu  7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
(4)	Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
(5)	Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 82
(1)	Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada.Bupati.
(2)	Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)	Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5)	Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)	Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran atau Retribusi.
(7)	Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 83
(1)	Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)	Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. 	diterbitkan Surat Teguran; atau
b. 	ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3)	Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)	Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)	Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 84
(1)	Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)	Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 85
(1)	Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
(2)	Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a. 	memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. 	memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
c. 	memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 86
(1)	SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2)	Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)	Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 87
(1)	Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)	Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)	Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88
(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. 	menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. 	meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah;
c. 	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah;
d. 	memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah;
e. 	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. 	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah;
g. 	menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. 	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah;
i. 	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. 	menghentikan penyidikan; dan/atau
k. 	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 89
(1)	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana  kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)	Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : 
a.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun  2001  Nomor  34); 
b.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar grosir dan atau Pertokoan   (Lembaran Daerah Kabuapten sambas Tahun  2000 Nomor  2); 
c.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun  2001 Nomor 36);
d.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun  2006 Nomor 5) ;
e.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001  tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air  (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 37);
f.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal  (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 35);
g.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan  (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 7)
masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal  91
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : 
a.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun  2001  Nomor  34); 
b.	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar grosir dan atau Pertokoan   (Lembaran Daerah Kabupaten sambas Tahun  2000 Nomor  2); 
c.	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun  2001 Nomor 36);
d.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun  2006 Nomor 5) ;
e.	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001  tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air  (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 37);
f.	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal  (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 35);
g.	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan  (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 7 );
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal  92
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal   14 Nopember  2011

                                                                          BUPATI SAMBAS,

        TTD
                                                                                                             JULIARTI DJUHARDI ALWI 
Diundangkan di Sambas
pada tanggal  30 Desember  2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

                            JAMIAT AKADOL

LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR   10 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I.	UMUM

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai retribusi telah ditetapkan jenis-jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. 
Dalam Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Makna yang tersirat dalam pengertian retribusi ini adalah adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan jasa pelayanan kepada orang atau suatu badan, sehingga masyarakat dapat dikenakan retribusi. Jadi syaratnya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan orang atau suatu badan. 
Secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan alas hak berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen sah dan legal bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif retribusi atas pelayanan yang telah diberikan sehingga pembayaran yang dilakukan oleh orang atau suatu badan dapat ditentukan secara pasti.
 Retribusi Jasa Usaha merupakan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta. Oleh sebab itu, semangat untuk menggali potensi dari jasa usaha yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terus dilakukan secara intensif guna lebih meningkat pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam kaitanya dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka seluruh produk Peraturan Daerah yang tersebar tersebut, akan disesuaikan dalam satu bentuk Peraturan Daerah yang mengatur keseluruhan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha. Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekrasi dan Olah Raga, Retribusi Penyeberangan di Air,  dan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha. 
Ke 10 (sepuluh)  jenis Retribusi Jasa Usaha tersebut merupakan jenis retribusi jasa usaha, yang sampai pada saat ini dianggap potensial untuk dilakukan pemungutan retribusinya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pada kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas untuk menyediakan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna jasa seperti syarat untuk dapat dilakukan pemungutan retribusi. 
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan peraturan daerah, maka dalam peraturan daerah ini diatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan retribusi jasa usaha agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman serta dapat berdayaguna dan berhasil guna secara optimal. Selanjutnya dalam peraturan daerah ini mengatur beberapa hal yaitu : jenis-jenis retribusi jasa usaha, masa retribusi,  peninjauan tarif  retribusi, tata cara  pendaftaran dan penetapan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, keberatan, beserta ketentuan lain yang menyangkut retribusi daerah. 

II.	PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Gedung serba guna kecamatan dapat dipergunakan untuk kepentingan pelajar dan mahasiswa secara gratis sedangkan untuk partai politik dikenakan tarif umum.
Huruf c)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.