PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENEMPATAN...
bahwa untuk mengoptimalkan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas perlu penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lampu lalu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2014 ...
bahwa pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN...
bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN...
bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG...
bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk mewujudkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ...
bahwa untuk mempercepat pembangunan daerah diperlukan peningkatan investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI...
bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan hukum terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SUMBER DAYA AIR
bahwa Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh mahluk dalam segala bidang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
bahwa air tanah merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka untuk memenuhi kebutuhan dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS
bahwa pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, oleh karena itu setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pengurusan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN...
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah pendapatan daerah, perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
bahwa Retribusi Tempat Pelelangan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
bahwa untuk mendukung serta meningkatkan hasil usaha dibidang perikanan dan pertanian diperlukan benih, bibit , dan/atau induk ikan serta mata entres yang unggul dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik...