PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
bahwa desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14 TAHUN 2015 T E N T A N...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2)
Peraturan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pengurusan dan penerbitan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9...
Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/4559/SJ tanggal 16 November 2011 perihal Klarifikasi Peraturan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7...
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penertiban Bangunan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
bahwa untuk mewujudkan pola kehidupan masyarakat berwawasan lingkungan yang mengedepankan prinsip manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan
keseimbangan lingkungan yang sehat dan bersih perlu di...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN...
bahwa dalam membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu dengan berazaskan kehidupan yang menjunjung tinggi falsafah bangsa indonesia, perlu didukung penataan struktur ruang agar...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT...
bahwa peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia hakikatnya merupakan upaya memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI
bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH...
bahwa Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak sudah tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga kurang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS...
bahwa Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 memiliki peranan yag...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR...
bahwa sektor pertanian dan perikanan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN...
bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL
bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU
bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi kehidupan sehingga kondisi air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL
bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktorpenggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan penanaman...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan pembangunan di daerah yang tertib, sehat, dan terarah, maka penyelenggaraan pendirian bangunan perlu dikendalikan agar dapat terlaksana secara efektif...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP...
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Pergub No Tahun 2015 tentang Rencana Induk (Masterplan) Teknologi INformasi, perlu menetapkan Pergub tentang Tata...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 91 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR...
bahwa Permendagri No 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah telah dilakukan perubahan yang kedua kalinya...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR...
bahwa berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR...
bahwa berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR...
bahwa berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 23 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO...
bahwa berdasarkan Perda No 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat,...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 55 TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Permendagri No 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 92 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA GEOSPASIAL DAERAH...
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terpadu dan berkesinambungan serta dapat dimanfaatkan...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 31 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,...
bahwa berdasarkan PP No 176 Tahun 2014 Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu telah dibubarkan
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 71 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI...
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 90 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan di...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 9 TAHUN 2015 TENTANG KEARSIPAN
bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, meliputi penyajian informasi...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi, profesionalisme dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI...
bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN...
bahwa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM...
bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH
bahwa ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat mendorong kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, maka peran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN...
bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2015...
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang fungsional sesuai dengan dokumen penataan ruang, izin mendirikan bangunan merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian penataan ruang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN...
bahwa penyeberangan di air merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan guna mengangkut penumpang dan kendaraan beserta...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG ...
bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi sehingga kegiatan yang dilakukan berbagai pihak termasuk usaha perkebunan harus mengedepankan prinsip konservasi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 5 TAHUN 2015...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
bahwa pasar rakyat yang dibangun, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan barang milik daerah sebagai salah satu potensi yang mempunyai peran cukup penting...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Desa dan menyusun berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP...
bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN...
bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala Desa secara demokratis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur tata cara pemilihan, pengangkatan,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2)...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL DAN...
bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage) yang melakukan pelayaran di laut dan pelayaran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN...
bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan baik penghuni...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN...
bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan sungai, dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI...
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Ketapang, perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi, sebagaimana telah beberapa kali...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA...
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Ketapang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG AREAL KONSERVASI DAERAH
bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat untuk dimanfaatkan tanpa merusak fungsi lingkungan hidup itu sendiri sehingga...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
bahwa volume, jenis, dan karakteristik sampah di Kabupaten Ketapang semakin beragam dan terus bertambah, di sisi lain pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL...
bahwa salah satu upaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan...
Peraturan Bupati Landak Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan...
bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau...
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati...
bahwa untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)...
Peraturan Bupati Landak Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan...
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,...
Peraturan Bupati Landak Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan...
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Standar Biaya Umum...
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan...
bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di...
Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dilarang menerima hadiah atau suatu...
Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Biaya...
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Standar Biaya Umum...
Peraturan Bupati Landak Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47...
bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan biaya riil atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri...
Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik...
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, perlu dilakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap...
Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor...
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, perlu menetapkan tata kelola, yang merupakan salah satu syarat untuk menetapkan suatu instansi pemerintah...
Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas...
bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi...
Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;perbup-landak-no-22-tahun-2015-ttg-apbdesa
Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri...
bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang memiliki/memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi, maka perlu mengatur pelaksanaan Ujian Penyesuaian...
Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Eselon Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat...
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik...
Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan...
Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern...
bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati bertanggungJawab atas efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Sumber Air Baku
bahwa perlindungan terhadap sumber air baku di Kabupaten Landak dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Landak...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diamanatkan bahwa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN...
bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN...
bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha di daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG...
bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA...
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa perlu disusun tata caranya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah, arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif, maka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN...
bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL...
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu melakukan penyertaan modal kepada Perseroan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan azas efektifitas, efisiensi dan eksternalitas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
bahwa dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN...
bahwa segala bentuk kekerasan terutama tindak pidana perdagangan orang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang korbannya wajib mendapat penanganan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG GELAR DAERAH
bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa yang telah didarmabaktikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH...
bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
bahwa untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA SAMBAS
bahwa Kabupaten Sambas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedian...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN...
bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya fukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN...
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Sambas dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka...