Diganjar WDP Karena Tak Ada Kesepakatan APBD Perubahan

RAKYAT KALBAR – Pontianak. Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diganjar BPK, diharap dapat menjadi pelajaran ke depannya bagi Pemprov Kalbar agar lebih bijak dan berhati-hati dalam merealisasikan anggaran. Menurut analisasi DPRD Kalbar sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, banyak faktor yang menjadi penyebab kenapa WDP itu dijatuhkan BPK…