Knowledge Transfer Forum (KTF) di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, 05 Oktober 2018,- Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan khususnya bagi para pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Subbagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Biro SDM Kantor Pusat  menyelenggarakan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jumat 05 Oktober 2018.

Kegiatan KTF dibuka oleh Kepala Subuditorat Kalbar II, Agvita Windiadi didampingi Kepala Subbagian SDM, Ugi Surya Sugia. Dalam sambutannya Agvita Windiadi menyambut baik kegiatan ini selain untuk menambah ilmu juga diharapkan para peserta dapat berperan aktif untuk mengikuti kegiatan KTF ini sehingga dapat mengambil pengalaman dan pengetahuan dari para narasumber. Selain itu, Agvita berpesan agar para peserta untuk sungguh-sungguh mengikuti kegiatan tersebut sampai akhir.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari penuh itu diikuti oleh para pegawai pelaksana pada BPK perwakilan Kalimantan Barat. Selain itu hadir juga Kepala Subauditorat Kalbar I, Listiyo Darmanto Senoaji, Kepala Sekretariat Perwakilan, Aan Hayatullah, para Pengendali Teknis dan Ketua Tim Senior.

KTF kali ini mengangkat dua tema, yaitu tentang Knowledge Creation yang dibawakan oleh Muhammad Hairil Anwar dan Audit for Disaster Managenet Berbasis ISSAI seri 5500  yang disampaikan oleh Tri Marhendra Rahardyan. Dalam paparannya Muhammad Hairil Anwar mengatakan bahwa knowledge creation di dalam pemeriksaan baik itu ekplicit maupun tacit perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut. Sementara itu Tri Marhendra mengingatkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan audit bencana yaitu diantaranya dihadapkan pada situasi mendesak , tidak ada kriteria yang baku terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa, keterbatasan fasilitas dan jaminan keamanan bagi auditor, terutama saat keadaan tanggap darurat. Auditor belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bencana, baik dari keseluruhan manajemen bencana maupun isu-isu terkini, misal DALA(Damage & Losses Assessment) dan asuransi bencana, serta belum ada mekanisme audit untuk dana bantuan masyarakat.