Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat kabarnya sudah mengusulkan kepada DPRD Kalbar untuk segera menjual 14 aset terbengkalai, tidak mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lainnya. Legislatif merespon dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menilai penting atau tidaknya kebijakan yang akan dikeluarkan kepala daerah Kalbar tersebut.
