Rapat Koordinasi Dalam Rangka Analisis Implikasi Pencapaian Opini WTP-DPP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

IMG_0086Pontianak, 30 September 2013. Hari ini Anggota BPK RI Dr. H. Rizal Djalil hadir di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk memimpin Rapat Koordinasi Dalam Rangka Analisis Implikasi Pencapaian Opini WTP-DPP dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang berlangsung di auditorium perwakilan. Acara ini dihadiri oleh para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalbar, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalbar, para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalbar, para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalbar serta para Kepala Sekolah Menengah di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Saat memulai diskusi, Dr. H. Rizal Djalil menyampaikan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan rapat koordinasi ini adalah agar opini WTP-DPP yang telah dicapai oleh LKPD Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau tahun ini dapat ditularkan ke kabupaten/kota lainnya agar mendapatkan opini yang sama. Untuk itu, beliau mengundang sebagai narasumber adalah Anggota BPK RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E.,Ak.,M.M.,C.P.A. yang akan menyampaikan secara singkat usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian; Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Ahmad Jazidie, M.Eng. yang akan membahas beberapa persoalan terkait pendidikan yang belum terselesaikan, misalnya sertifikasi guru; dan Sekretaris Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. drg. Nurshanty S. Andi Sapada, M.Sc. yang akan merespon hal-hal terkait Jamkesmas. Beliau juga mengundang Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, M.H. untuk dapat berbagi tentang perjuangan Provinsi Kalimantan Barat dalam mendapatkan opini WTP-DPP yang juga menjadi satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang memperoleh opini WTP-DPP.

Dalam kesempatan ini, Drs. Cornelis, M.H. mengajak seluruh pemerintah daerah untuk tidak pernah ragu melakukan konsultasi ke BPK RI bila menemui permasalahan dalam pengelolaan keuangan, dan untuk permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan BPK, beliau mengajak para ketua dewan untuk bekerja bersama-sama menyelesaikannya. Gubernur Kalimantan Barat ini juga menghimbau seluruh jajarannya di kabupaten/kota untuk bekerja serius dan taat terhadap undang-undang dan peraturan. Anggota BPK RI menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, dimana Dr. H. Rizal Djalil menyatakan bahwa leadership menjadi salah satu faktor dominan untuk meningkatkan opini BPK. Sudah sepantasnya Gubernur Kalimantan Barat berbangga atas hasil yang telah dicapai dan semoga dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi.