PONTIANAK POST – Jakarta. Penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi, kabupaten, maupun kota terus ditekan. Salah satunya dengan program elektronik audit atau e-audit yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Ini merupakan upaya preventif untuk mencegah penyimpangan anggaran,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo, Rabu (16/4)…[selengkapnya]
