Selasa, 16 Juni 2015 Bertempat di ruang rapat pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2015 disaksikan oleh jajaran Pejabat Struktural, Ketua Tim Yunior, Ketua Tim Senior, dan para saksi, serta para rohaniawan.
Sumpah PNS merupakan pilar utama pemantapan seseorang untuk berkarier di lingkungan PNS RI. Sumpah PNS juga merupakan sebuah kontrak antara seorang PNS dengan diri sendiri instansi, negara dan Tuhan YME. Begitu kuatnya dampak perikatan sumpah PNS memuat seorang PNS harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan instansi. Salah satu hal yang terkait langsung adalah menjaga nama baik korps dimanapun dia berada.
Dalam acara pengambilan sumpah PNS Tahun 2015 ini, jumlah PNS yang diambil sumpahnya sebanyak lima orang dari berbagai disiplin ilmu dengan tingkat pendidikan seluruhnya S1. Pengambilan sumpah PNS ini dilaksanakan setelah para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melaksanakan tugas kedinasan/program magang selama setahun di unit kerja masing-masing dengan tujuan untuk membuktikan apakah CPNS layak dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada para CPNS.
Dalam sambutan Sekretaris Jendaral BPK RI yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio, disampaikan bahwa tantangan yang dihadapi oleh PNS yang baru diambil sumpahnya akan jauh lebih berat dari saat sekarang ini. Belajarlah untuk mencintai pekerjaan, lakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan. Jangan rendahkan diri dan martabat dengan menjual prinsip dan melakukan hal yang dapat memalukan diri sendiri dan merugikan negara. Sekjen BPK RI juga mengucapkan selamat bergabung secara penuh sebagai PNS di lingkungan BPK. Semoga para PNS yang baru dapat memegang teguh sumpah yang diucapkan sehingga cita-cita BPK untuk mewujudkan lembaga pemeriksa yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat tercapai.
