Pontianak, 11 Mei 2018,– BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan Anggota Komite IV DPD RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yaitu Abdul Rahmi. Kunjungan kerja ke Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat selain ingin lebih mengenal profil dan kegiatan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Kalimantan Barat juga dalam rangka persiapan Rapat Kerja dan Koordinasi antara Komite IV DPD RI yang sedang reses dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten serta Kota yang berada di Wilayah Kalimantan Barat. Pada pertemuan tersebut, Anggota DPD RI diterima oleh Plh. Kepala Perwakilan, Aan Hayatullah dan Kepala Subbbagian Hukum, Deddy Ardianto.
Plh. Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini Kepala Perwakilan definitif belum ditetapkan untuk BPK Perwakilan Kalbar, karena pejabat lama yaitu Ida Sundari sudah promosi menjadi pejabat eselon I di BPK Pusat sebagai Inspektur Utama BPK RI. Untuk kelancara keaiatan sehari-hari BPK Perwakilan Kalimantan Barat sementara dijabat oleh Plt. Kepala Perwakilan Rita Amelia yang juga bertugas sebagai Kepala Auditorat VI.B di Jakarta.
Pihak DPD RI mengapresiasi atas hasil pemeriksaan BPK selama ini, terutama atas tema-tema pemeriksaan yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan pemerintah dan banyak menyentuh aspek yang terkait dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan yaitu terkait dengan pendidikan, kesehatan, serta perijinan dan kependudukan. Namun demikian, pihak DPD RI juga ingin tahu lebih lanjut, mengenai progres tindak lanjut dan kendala yang dihadapi oleh entitas, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat segera ditindaklanjuti dan memberikan dampak bagi perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi suatu program atau kegiatan.
Dalam kesempatan itu juga dibahas tentang mekanisme dan rencana Rapat Kerja yang akan dilaksanakan antara pihak Komite IV DPD RI dengan BPK Perwakilan dan Entitas yang diwakili oleh Para Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Kepala SKPD yang terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Semester II Tahun Anggaran 2017. BPK dan DPD sepakat bahwa jalinan komunikasi dan silatrahim harus tetap terbina diantara berbagai lembaga yang terkait seperti BPK, DPD dan Pemerintah Daerah, sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat lebih bermanfaat serta memberikan dampak bagi perbaikan kinerja instansi Pemerintah.
