SUARA PEMRED-Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) menilai, banyak perjalanan dinas yang dilakoni Anggota DPRD Provinsi Kalbar tidak layak dibiayai daerah atau negara, karena tidak berkaitan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) kedewanan…