PONTIANAK POST – Jakarta. Rencana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memberikan tunjangan perumahan bagi wakil rakyat menuai sorotan. Transparency International Indonesia (TII) menyebut kebijakan itu punya kerentanan. Salah satunya berpotensi membebani keuangan negara. Peneliti TII, Alvin Nicola mengatakan, wacana yang sejatinya sudah digagas cukup lama itu harus betul-betul melalui kajian yang komprehensif Salah satunya mengomparasi kan biaya perawatan rumah jabatan anggota (RJA) saat ini dengan beban biaya yang akan diberlakukan…[selengkapnya]
