PONTIANAK POST – Sintang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat mulai melakukan audit perdana terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang. Pemeriksaan yang berlangsung selama 20 hari ini menitikberatkan pada kemandirian keuangan daerah, mengingat kontribusi PAD Sintang saat ini baru sekitar 8 persen dari total APBD. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap terbuka dan kooperatif. “Serahkan data dan informasi yang lengkap kepada auditor BPK. Diskusikan juga bagaimana agar ke depan PAD bisa dikelola lebih rapi,” ujarnya, Senin (25/8)…[selengkapnya]
