Borneo Tribune – Pontianak. Beberapa bulan yang lalu, di ruang sidang DPRD Provinsi Kalbar menjadi saksi bahwa pemerintah Provinsi mendapat penilaian dari BPK RI dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Hal ini tertuangkan di dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Anggaran 2010 kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat…[download]
