Pontianak, 19 September 2011. Bertempat di ruang rapat pimpinan lantai dua, Kepala Perwakilan Adi Sudibyo didampingi oleh Fatkhur Rokhman, N. Diva Mahaendra dan Amelina Gustiana menerima kunjungan dari Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Provinsi Kalbar, yaitu Ketua Pansus Tony Kurniadi, Wakil Ketua Thomas Aleksander, serta tiga orang anggota H. Retno Pramudya, Inosensius dan Timotius Ketak. Kunjungan ini bermaksud untuk melakukan konsultasi dengan tujuan memperoleh informasi dan masukan terkait dengan pembahasan materi LHP BPK RI Tahun 2010.
Dalam pertemuan yang dimulai pada pukul 10.00 wib tersebut, Pansus DPRD antara lain meminta saran dam masukan dari BPK RI terkait langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi dalam usahanya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mengkoordinasikan status data tindak lanjut LHP BPK RI atas LKPD Tahun 2010, serta konsultasi mengenai temuan-temuan baru terkait dengan pemeriksaan manajemen aset yang baru saja selesai dilaksanakan oleh BPK RI.
BPK RI sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan menyambut baik Pansus DPRD Provinsi Kalbar. Menanggapi beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Pansus DPRD Provinsi Kalbar, BPK RI meminta kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan semua rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan. Status tindak lanjut akan disampaikan tiap semester setelah sebelumnya melalui proses pembahasan. Untuk temuan pemeriksaan manajemen aset, saat ini sedang dalam proses penyusunan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP).
