YOGYAKARTA – PONTIANAK POST Pertanggungjawaban keuangan daerah yang opininya dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sering dijadikan ajang politisasi lawan politik kepala daerah. “Karena opini tersebut kepala daerah atau bupati sering kewalahan menghadapinya,” kata Sujiwo Ketua DPRD Kubu Raya seusai mengikuti PSDM di Yogyakarta, Jumat siang…[download]
