EQUATOR. PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar berang dituding tidak transparan dalam melakukan audit laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2008. Hasil audit reguler yang lengkap sudah kita serahkan ke DPRD. Nah, DPRD lah yang berkompeten menggandakan hasil audit tersebut, ungkap Drs Mudjijono, Kepala BPK RI perwakilan Kalbar saat dijumpai wartawan di kantornya, Senin (31/8). Selaku lembaga auditor, BPK memang memiliki kewenangan utama untuk melakukan audit penuh terhadap laporan penggunaan anggaran pemerintah, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota. Hasil audit itu mereka sampaikan kepada masyarakat, melalui lembaga DPRD. Itu merupakan kewenangan kita. Kita sudah lakukan semuanya, tegas Mudjijono yang kala ditemui didampingi oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I, Gunarwanto SE AK MM serta Kepala Humas BPK, Sigit.
Namun khusus laporan keuangan Pemprov Kalbar, hasil audit yang diberikan BPK ternyata tidak jelas keberadaannya. Beberapa kalangan dewan mengaku hanya diberikan laporan hasil audit yang lebih kepada pidato dari Kepala BPK. Ironisnya, sebagian anggota dewan justru mengaku tidak pernah mendapatkan laporan hasil audit BPK selama lima tahun mereka menjabat di dewan. Kondisi inilah yang menimbulkan spekulasi bahwa BPK tidak pernah transparan dalam membeberkan hasil auditnya kepada publik. Kita sudah bekerja sesuai dengan ketentuan. Satu rekapan hasil audit kita berikan kepada pihak eksekutif, satu kepada legislatif dan satunya lagi arsip BPK, jelasnya. Disinggung kenapa tidak membeberkan saja hasil audit yang menjadi arsip BPK tersebut, menurut Mudjijono, sesuai ketentuan, saat ini pihaknya tidak bisa melakukannya. Kita baru boleh mengumumkan setelah hasil audit BPK di daerah lain dirangkum. Itu pun akan dilakukan via website BPK, tukasnya. Sebelumnya, beberapa anggota DPRD Kalbar memang pernah mempertanyakan perihal laporan audit lengkap BPK. Di antaranya, anggota Komisi B DPRD Kalbar, Syarif Abdullah Alkadrie SH MH dan Asmaniar SH. Mereka mengaku tidak mendapatkan laporan BPK secara lengkap. Hal ini lah yang dianggap BPK sebagai sebuah pernyataan yang meragukan transparansi kinerja BPK Kalbar. (bdu)
