Pontianak, 17 Januari 2013 Setelah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT BPK RI ke-66 pada awal Januari yang lalu, puncak peringatan dilaksanakan dengan melangsungkan upacara bendera pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 bertempat di halaman gedung perwakilan. Upacara yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai perwakilan ini Dikomandani oleh Kepala Sub bagian Umum Supadi dan Kepala Perwakilan Adi Sudibyo bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam pidato Ketua BPK RI yang dibacakan oleh Inspektur Upacara menyampaikan banyak hal yang perlu menjadi perhatian komponen BPK baik di pusat maupun daerah dalam menunaikan amanah konstitusi. Salah satu hal yang patut diperhatikan yaitu terkait pemberian opini yang mendapat kritik dan masukan dari masyarakat. Masyarakat mempertanyakan makna opini WTP dari BPK karena belakangan di entitas yang menerima opini WTP tersebut diketahui terdapat korupsi. Masyarakat mengharapkan, seharusnya jika laporan keuangan suatu entitas memperoleh opini WTP maka tidak akan ada korupsi di entitas tersebut. Kritik dari masyarakat ini akan menjadi masukan bagi BPK. Ketua BPK juga mengajak seluruh komponen BPK agar pada kesempatan pemeriksaan tahun anggaran 2012 dan seterusnya, dapat bekerja dengan lebih cermat dan hati-hati, serta benar-benar berdasarkan Risk Based Audit (RBA) sehingga bisa mengupayakan jika entitas telah memperoleh opini WTP, maka dalam hal yang material tidak akan ada korupsi di entitas tersebut. Tentunya hal ini membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas.
Memasuki usia ke-66, BPK telah mencapai beberapa prestasi yang diharapkan dapat memotivasi untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang. Diantaranya adalah Laporan Keuangan BPK TA 2009, 2010 dan 2011 yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik secara terus-menerus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPK Tahun 2012 memperoleh penghargaan dari Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi dengan predikat A atau “Sangat Baik”; BPK menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik Pusat terbaik ke-4 dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPK yang telah direviu oleh Tim Quality Assurance memperoleh nilai 85.67 dengan predikat “Baik”.
Upacara pun diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba dan foto bersama seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan selama lebih dari sepekan dalam rangka memperingati dan merayakan HUT BPK RI yang ke-66 telah selesai dan sukses dilaksanakan.
