Pontianak, 03 Maret 2011. Hari ini bertempat di Hotel Mercure Pontianak, Anggota VI BPK RI Dr. H. Rizal Djalil hadir memenuhi undangan Gubernur Provinsi Kalbar untuk menyampaikan keynote speech dalam Rakor Inspektorat se-Kalbar Tahun 2011. Rakor dengan tema “Strategi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Memperoleh WTP” dilaksanakan sebagai langkah upaya mendorong peningkatan terhadap opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalbar.
Acara lalu resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalbar Drs. Cornelis, M.H. yang juga menyampaikan bahwa kehadiran peserta rakor merupakan langkah awal komitmen bersama untuk terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi pengawasan.
Dr. H. Rizal Djalil dalam pidatonya mengatakan bahwa mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah lebih baik daripada menyelesaikan persoalan. Untuk itu, beliau mengharapkan BPKP sebagai internal audit bukan bertugas untuk melakukan pemeriksaan, tapi membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah yang bersih. Ditekankan pula bahwa cukup melakukan dua hal untuk mencegah terjadi penyimpangan, yaitu mengikuti semua aturan yang berlaku dan melaksanakan semua tindak lanjut. Sekali lagi beliau mengingatkan bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara berada pada presiden, menteri, gubernur bupati, walikota dan kepala daerah.
Setelah pidato Angbintama, Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo, M.M. memaparkan materi utama “Strategi Pengelolaan Keuangan Untuk Memperoleh WTP” dan dilanjutkan dengan paparan, dialog dan tanya jawab yang dipimpin oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si. dan N. Diva Mahaendra, S.E., M.M., Ak. dengan judul “Action Plan Menuju Perbaikan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.
