PONTIANAK POST – Jakarta. Hak yang dimiliki seorang anggota DPR bisa bertambah seiring dengan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Salah satunya terkait dengan hak anggota dewan untuk mengelola keuangan secara mandiri…[selengkapnya]
- BERANDA
- BPK PERWAKILAN
- HASIL PEMERIKSAAN
- PUBLIKASI
- PPID PERWAKILAN
LAYANAN E-PPID KALIMANTAN BARAT
https://kalbar-ppid.bpk.go.id
Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
© Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia