Pontianak, Kamis, 31 Mei 2018,-BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kalimantan Barat. Pemprov Kalbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya Pemprov Kalbar telah meraih opini WTP untuk enam kali berturut – turut.
LHP diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, kepada Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah M, dan Pj. Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyadmadji.
Dalam sambutannya Anggota VI BPK RI, mengapresiasi jajaran Pemprov Kalimantan Barat atas kerja kerasnya sehingga dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap kewajaran penyusunan Laporan Keuangan.
Namun demikian masih ada beberapa hal yang menjadi catatan yang diungkap dalam LHP atas LK Pemprov Kalimantan Barat, antara lain: pengelolaan persediaan dan Barang Milik Daerah di Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya tertib, Penatausahaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kalimantan Barat belum tertib, serta Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp374,07 miliar tidak dilengkapi dengan keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
Lebih lanjut Anggota VI BPK RI juga mengapresiasi Pemprov Kalbar, karena menurut data yang dirilis oleh BPS, beberapa indikator-indikator fundamental pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan gini rasio yang lebih baik dibandingkan dengan indeks rata-rata nasional. Namun Anggota VI BPK juga mengingatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat tiga tahun terakhir di bawah rata – rata nasional, untuk itu diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melakukan upaya – upaya strategis untuk meningkatkan IPM yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional.
