Seputar Indonesia – Jakarta. Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) mendesak Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik. KUAK juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu, DPR dan BAKN juga diminta mendesak pemerintah menghentikan alokasi dan penggunaan dana bansos pada kementrian, lembaga dan pemerintah daerah menjelang Pemilu 2014… [selengkapnya]
