Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I
Subauditorat Kalimantan Barat I mempunyai tugas:
Pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerisaan, menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP, dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II
Subauditorat Kalimantan Barat II mempunyai tugas:
Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemerisaan, menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP, dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Sekretariat Perwakilan
Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Subbagian Sumber Daya Manusia
Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Subbagian Umum dan Teknologi Informasi
Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Subbagian Hukum
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.