Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Polemik 10,4 juta data pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) masih menjadi pembicaraan serius. Anggota DPD asal Provinsi Banten, Ahmad Subadri, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) tidak serius dalam mengurus Daftar Pemilih Tetap (DPT)…[selengkapnya]
