Pontianak, 13 April 2022 – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rahmadi, yang juga berperan sebagai Penanggung Jawab Tim Pemeriksa pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (TA) 2021 dan pemeriksaan terinci Kinerja Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalbar, memimpin exit meeting Pemeriksaan, pada hari Rabu, 13 April 2022.
Pada pertemuan yang dilaksanakan secara langsung bertempat di Ruang Praja Kantor Gubernur Provinsi Kalbar, Kepala Perwakilan BPK Kalbar didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalbar I, Yudi Prawiratman, Pengendali Teknis Pemeriksaan LKPD, Guruh Rahmadi Prakoso, Pengendali Teknis Pemeriksaan Kinerja, Papang Arivianto, dan Tim Pemeriksa. Sementara itu, dari Pemerintah Provinsi Kalbar dipimpin oleh Gubernur Provinsi Kalbar, Sutarmidji yang didampingi oleh Sekda Provinsi Kalbar, Harrison, beserta para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Kalbar menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Provinsi Kalbar dan jajarannya atas dukungan yang telah diberikan selama proses pemeriksaan, sehingga pemeriksaan atas LKPD Provinsi Kalbar TA 2021 dan pemeriksaan terinci Kinerja Upaya Pemda dalam Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan dapat diselesaikan dengan baik. Kepala Perwakilan BPK Kalbar menyatakan bahwa saat ini pemeriksaan atas LKPD Provinsi Kalbar TA 2021 dan pemeriksaan terinci Kinerja Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Penanggulangan Kemiskinan TA 2021 telah memasuki tahap akhir pemeriksaan dan akan dilanjutkan ke tahap pelaporan.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Kalbar mengapresiasi pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan dan berharap hasil pemeriksaan BPK dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal serta perbaikan tata kelola keuangan yang ada di Pemerintah Provinsi Kalbar. Gubernur Provinsi Kalbar akan bekerja secara maksimal agar tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar berjalan transparan dan akuntabel.
