JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan semester satu tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Laporan hasil pemeriksaan juga sudah diserahkan ke DPR. Ketua BPK Hary Azhar Azis mengatakan, opini untuk pemerintah pusat dari 2014 yakni 71 persen, turun pada 2015 menjadi 65 persen.
“Disclaimer juga turun, dari tujuh kementerian lembaga (K/L) menjadi empat K/L, yang menarik itu WTP (Wajar tanpa pengecualian),” kata Hary di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
Berbeda dari pemerintah pusat, pemerintah daerah justru dianggap terbaik. Menurut data BPK, dari 47 persen pada 2014 meningkat menjadi 58 persen pada 2015. Dia menyebut, tingkat agresivitas pemerintah daerah dinilai membaik.
Menurutnya, selama semester I tahun 2016, pihaknya menegaskan ada 10.198 temuan yang berpotensi mengandung masalah. Setiap satu temuan menimbulkan 1,5 permasalah yang muncul.
Temuan itu dikategorikan sebagai kelemahan sistem pengendalian internal yang selama ini 9% dan kemudian dugaan ketidakpatuhan yang nilainya mencapai 44,68 triliun.
“Nah 68% dari temuan itu berdampak finansial sebesar 30,62 triliun. Ada kategori di bawahnya yaitu 6% atau sebesar 1,92 triliun itu sudah sebagai kerugian negara yang kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya
Sumber: SINDONEWS.com
Tanggal: 05 Oktober 2016
