PONTIANAK POST – Pontianak. Gubernur Kalbar, Cornelis menegaskan Badan Pertanahan Nasional mempersulit pembuatan sertifikat aset-aset milik pemerintah. Kondisi tersebut menjadi penyebab daerah tidak bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI…[selengkapnya]