PONTIANAK POST– Pontianak. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-Katalog versi 6, yang diterapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menuai kritik keras. Di Kalbar, sistem ini dinilai memperlambat pencairan dana APBD hingga menyebabkan uang daerah tersendat dan tidak langsung mengalir ke masyarakat. Putaran uangnya berputar ke pihak ketiga yakni PT. Finnet yang ditunjuk oleh Telkom, sebagai pemroses pembayaran…[selengkapnya]
