Kompas, Kamis 14 April 2011
KENDARI, KOMPAS – DPRD Sulawesi Tenggara sedang mengkaji berbagai ketidakberesan laporan keuangan yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil kajian akan dibawa dalam rapat paripurna, sebagai rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk menyelesaikan soal itu.
”Kami melihat apa saja temuan BPK dan pelanggarannya. Apakah bersifat administrasi atau ada pelanggaran ketentuan lain, termasuk pidana,” kata Ketua DPRD Sultra, Rusman Emba, di Kendari, Rabu (13/4).
Seperti diberitakan sebelumnya, BPK Perwakilan Sultra dua tahun ini menemukan ketidakberesan pengelolaan keuangan daerah di seluruh 13 kabupaten/kota termasuk provinsi, dengan total nilai Rp 777,9 miliar (Kompas, 13/4).
Khusus untuk laporan keuangan Pemprov Sultra, BPK menemukan adanya potensi kerugian negara Rp 50,03 miliar dan kekurangan penerimaan daerah Rp 54,80 miliar pada tahun anggaran 2009-2010. Gubernur Sultra, Nur Alam, menyatakan akan memperbaiki laporan keuangan itu (Kompas, 13/4).
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang menyatakan, ketidakberesan keuangan dan opini disclaimer atas laporan keuangan pemprov itu tidak otomatis menunjukkan adanya praktik korupsi. Namun menurut dia, ketidakberesan itu menjadi parameter yang menunjukkan buruknya kinerja kepala daerah.
Terkait masalah ini, Kepala Perwakilan BPK Sultra, Rochmadi, juga telah meminta seluruh daerah yang bermasalah untuk mempertanggungjawabkan, mengembalikan, atau menagihkan dana bermasalah itu.
Empat program
Masih terkait masalah keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan empat program prioritas dalam rencana induk (masterplan) pembangunan mulai 2011 ini. Empat program prioritas itu akan diajukan pekan depan kepada presiden, dan dimasukkan dalam rencana strategis pembangunan wilayah regional Sumatera bagian utara.
”Untuk mengatasi masalah anggaran dan mengurangi ketergantungan, kami harus menumbuhkan pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, dan membuka keterisolasian. Inilah persoalan yang ada di Aceh. Tentunya, program strategis yang kami usulkan nantinya juga harus didukung perubahan kultur di birokrasi, institusi politik, dan juga masyarakat,” ujar Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, Rabu (13/4).
Empat program prioritas yang akan diajukan Pemerintah Provinsi Aceh kepada presiden, lanjut Nazar, meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. (ENG/HAN)
