PONTIANAK POST – Putussibau. Enam fraksi di DPRD Kapuas Hulu meminta pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu meningkatkan kinerjanya dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip kerja keras, transparan dan akuntabilitas publik oleh seluruh SKPD, maka penilaian opini wajar dengan pengecualian dari BPK-RI pada tahun 2013 berubah menjadi opini wajar tanpa pengecualian (WTP)…[selengkapnya]
