Pontianak–Senin, 22 Mei 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun 2017. Selaku Inspektur Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Ida Sundari, dan dipimpin oleh Komandan Upacara Wizar Dien Yatim jabatan sehari-hari sebagai Kepala Subbag Humas dan TU Kepala Perwakilan. Upacara diselenggarakan di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dan diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam pelaksanaan upacara ini, Inspektur Upacara membacakan Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara, Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini. Padahal semangat itu sudah tercetus setidaknya 108 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Boedi Utomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa.
Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap aspek ini. Malah sejak awal, dalam program Nawacita yang disususn pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi. Pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
Pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, koefisien Nisbah Gini atau Gini Ratio, yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40 persen. Untuk itu presiden meminta aparat penyelenggara Negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang multidimensi.
Berlatar belakang pemikiran tersebut, maka kiranya tema “Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional”yang menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Sektor kelistrikan, misalnya pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp. 12 trilliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya.
Satu abad lebih sejak Boedi Oetomo digagas telah memunculkan dimensi baru dalam lanskape sosial diseluruh umat manusia. Perubahan besar telah terjadi yang kalau boleh kita rangkum dalam satu kata kiranya “digitalisasi”adalah kata yang tepat. Digitalisasi yang paling nyata hamper terjadi disetiap sektor terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan. Proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula.
Diakhir sambutannya kepala perwakilan mengharapkan semoga kita semua bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya.
Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-109 #IndonesiaBangkit
