RAKYAT KALBAR – Pontianak. Pemprov Kalbar selama enam tahun belakangan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada LKPD Tahun Anggaran 2018 kemarin, Pemprov Kalbar hanya mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Provinsi Kalbar Sy Kamaruzzaman menuturkan penilaian yang dilakukan oleh BPK sejak Januari hingga Desember 2018 terdapat masa transisi kepemimpinan di Pemprov Kalbar, yakni keika jabatan Gubernur Kalbar dijabat oleh Pj Gubernur Doduy Riyadmadji sejak Januari hingga September 2018, kemudian September hingga Desember 2018 dijabat oleh Gubernur terpilih, Sutarmidji…
