SUARA PEMRED – Pontianak. Sebagai salah satu provinsi di Kalbar yang mendapat pendapatan dari sektor perkebunan sawit, pemerintah daerah dinilai sudah seharusnya mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit untuk perlindungan jaminan sosial (Jamsos). “Jadi tidak hanya untuk jalan saja, tapi anggaran itu sebenarnya bisa juga diperuntukan untuk perlindungan pekerja di perkebunan sawit,” kata Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK, Niken Ariati pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 di Kalimantan Barat, Kamis (7/3)…[selengkapnya]
