TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Anggota Komisi III DPRD Kalbar Lutfi A Hadi mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat Pemprov Kalbar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran masih banyak aset-aset Pemprov yang tidak terurus. “Seharusnya dengan mendapat WTP, masalah aset sudah clear semua. Tidak ada lagi yang terbengkalai. Coba lihat, aset-aset masih banyak tidak terawat. Jadi ada apa WTP itu,” ujar Lutfi kepada wartawan di Kantor DPRD Kalbar, Senin (2/3)…[selengkapnya]
