BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan malam pisah sambut kepala perwakilan dengan seluruh pegawai sekaligus pengarahan Anggota VI BPK. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 September 2018 yang dimulai pada pukul 19.00 WIB dan bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat beralih dari Ida Sundari kepada Joko Agus Setyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Ida Sundari telah menjalani tugasnya yang baru sebagai Inspektur Utama pada Inspektorat Utama. Hadir dalam acara tersebut Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis yang berkenan memberikan arahan kepada seluruh pegawai.
Acara dimulai dengan makan bersama dan ramah tamah pegawai dengan pimpinan BPK yang diiringi dengan hiburan musik. Dalam kesempatan tersebut, Anggota VI BPK ikut menyumbangkan suara emasnya untuk ikut memeriahkan acara tersebut. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video memori perjalanan kepala perwakilan sebelumnya, Ibu Ida Sundari selama menjabat sebagai kepala perwakilan sekitar 1 tahun 5 bulan 14 hari. Dalam sambutannya, Ibu Ida Sundari melaporkan bahwa selama memimpin BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah mulai membangun zona integritas. Beliau berharap bahwa dalam waktu dekat perwakilan ini dapat segera memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dibawah kepemimpinan kepala perwakilan yang baru.
Menjawab tantangan dari pendahulunya, dalam sambutannya Joko Agus Setyono sebagai Kepala Perwakilan yang baru akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi perwakilan dalam upaya membangun zona integritas di BPK Provinsi Kalimantan Barat. Terutama masih adanya empat entitas di Kalimantan Barat yang masih belum memperoleh predikat WTP yang akan menjadi fokus dan perhatian kegiatan pemeriksaan di wilayah Kalimantan Barat.
Acara puncak malam itu ditutup dengan pengarahan dari Anggota VI BPK yang mengapresiasi pimpinan BPK sebelumnya yang telah berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin pada peningkatan perolehan opini WTP. Untuk diketahui, tahun 2017 ada 9 Pemerintah Daerah yang mendapat WTP. Dan tahun 2018 berhasil naik menjadi 11. Beliau berharap bahwa opini WTP yang sudah dicapai berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Selain itu dalam pengarahannya Anggota VI BPK mendorong agar para pegawai meningkatkan kualitas dan kemampuan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik strata 2 maupun strata 3 melalui program beasiswa yang telah beliau rintis selama masa jabatan beliau sebagai Ketua Badan Anggaran di DPR serta selama menjabat Ketua BPK.
