Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengevaluasi pengelolaan
keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Kalbar dengan menandatangani komitmen
bersama pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
“Mengenai evaluasi pembangunan desa di Kalbar kita tetap mengacu pada Undang-undang
Desa 2014 dan membahas dua pendekatan, yaitu Desa Membangun dan Membangun Desa,”
kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Muhammad Bari,saat membuka
kegiatan “Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat
Regional Provinsi Kalimantan Barat Serta Penandatanganan Komitmen Bersama
pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023”, di
Pontianak,Rabu.
catatan berita Oktober