Pontianak (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) sepakat memperkuat pengawasan serta penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran dan tepat volume.
“Kesepakatan ini diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani antara saya dan Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, serta disaksikan oleh instansi dan stakeholder terkait,” kata Pj Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Kamis
