PONTIANAK POST – Pontianak. Semua daerah di Kalimantan Barat masih bermasalah terhadap pengelolaan aset. Masalah itu juga yang membuat sebagian daerah sulit mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Terus terang saja ini menjadi beban kami (BPK),” kata Joni Rindra Putra, Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Kalbar…[selengkapnya]