BORNEO TRIBUNE – Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pelaksanaan APBD Kalbar 2011. Bahkan BPK menilai SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar tidak terlalu serius untuk menyelesaikan persoalan aset… [selengkapnya]