Kegiatan kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga terkait lainnya merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk semakin meningkatkan pengetahuan bagi pegawai, masyarakat maupun stakeholder BPK RI akan tugas dan peran BPK RI sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa seminar/sosialisasi kepada pihak eksternal (Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten, dan pihak media).
Acara ramah tamah dan tatap muka antara Ketua BPK dengan Kepala SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini dilaksanakan pada hari Jum’at, 15 Januari 2016, pukul 19.00 s.d selesai di Istana Rakyat Kalimantan Barat atau yang lebih dikenal dengan Pendopo Rakyat Kalbar.
Acara dimulai pada pukul 19.00 WIB, yang didahului dengan sambutan dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya, yang menceritakan selayang pandang Provinsi Kalimanta Barat beserta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Acara dilanjutkan dengan Sambutan dan Pemaparan tentang Selayang Pandang tentang BPK RI serta peraturan-peraturan yang menaungi serta kebijakan pemeriksaan BPK RI oleh Ketua BPK, Harry Azhar Aziz. Ketua BPK antara lain menjelaskan pada Pembukaan UUD 1945, termuat jelas salah satu tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam upaya untuk mencapai tujuan negara tersebut, diperlukan anggaran untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Seperti yang tercantum pada Pasal 23 Ayat (1) menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud keuangan negara harus dikelola secara terbuka, bertanggung jawab dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat harus didefinisikan, harus ada ukurannya.
IPM terdiri dari 3 variabel : Kesehatan, pendidikan dan kecerdasan, daya beli masyarakat. Semakin dirasakan kesenjangan pendapatan suatu Negara maka akan semakin besar pemberontakan terhadap Negara. Kedaulatan Negara amat sangat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan rakyat. Tiap rupiah yang dipercayakan oleh pimpinan daerah harus memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketua BPK berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi pioneer.
BPK sekarang sedang menyusun peraturan BPK dalam rangka mengukur relasi antara LK dengan kemakmuran yang ditimbulkan. BPK harus membuat kesadaran ini menjadi kesadaran bersama.
Acara diakhiri dengan foto bersama antara jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Ketua BPK.
