PONTIANAK POST-Pontianak. “Kami akan berupaya supaya tidak molor, karena kalau molor risikonya berdampak pada pembangunan Kalbar, berdampak tidak dibayarkan gaji DPRD dan kepala daerah selama enam bulan,” ucap Suriansyah, Senin(24/10). Menurutnya, dalam pem- bahasan APBD 2023 me- mang diperlukan sinergi semua pihak. Kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif) harus bertekad menyelesaikan pembahasan bersama-sama. “Kalau salah satu pihak tidak fokus, akan berdampak tidak disahkannya APBD,” ujarnya… [selengkapnya]
