PONTIANAK POST – Sambas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas kini berusaha keras meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dalam hal penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkait laporan keuangan daerah. Namun untuk memperoleh predikat tersebut, ternyata jalannya tak mudah. Penghalang besar Pemkab dalam hal ini adalah persoalan aset pemerintahan, yang melibatkan dua wilayah, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang dan Pemkab Bengkayang…[selengkapnya]
