Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
TRIBUN PONTIANAK-Pontianak. Wakil Ketua DPRD Provinsi, Suriansyah mengungkapkan jika pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Setelah LHP ini DPRD bersama Pemprov Kalbar diberi waktu 60 hari untuk menindaklanjuti beberapa temuan yang masih menjadi catatan,” katanya, Jumat (3/7)…[selengkapnya]
