TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Anggota DPRD Kalbar Kadri mengatakan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pemerintahan merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan uang negara. “Kita apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir. Begitu juga pemerintah kabupaten dan kota lainnya. Ini bukti menciptakan tata kelola keuangan daerah bersih,” ungkapnya…[selengkapnya]
