Pontianak, 12 Agustus 2021,- Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada entitas pemeriksaan di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2007 s.d 2021 (5 tahun terakhir) menunjukkan tren yang meningkat. Tren peningkatan perolehan opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2006 s.d tahun anggaran 2020 tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Barat dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah semakin meningkat.
Meskipun demikian, opini WTP tersebut tidak menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat pada daerah yang bersangkutan ataupun terbebasnya suatu entitas dari perilaku korupsi (fraud). Hal ini disebabkan pemeriksaan BPK atas LKPD tidak didesain/dimaksudkan untuk menemukan adanya korupsi (fraud) dalam pengelolaan keuangan di suatu daerah.
Dalam menjalankan tugasnya, ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain
Meski demikian, apabila dalam pemeriksaan LKPD ditemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini akan diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.
Trend perolehan opini atas LKPD di wilayah Kalimantan Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini:
(/dy)
