PONTIANAK POST-Pontianak. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M Kebing L, mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait LHP APBD Tahun 2021 kepada Pemprov Kalbar merupakan apresiasi bentuk akuntabilitas dan transparansi anggaran publik. Meski demikian, ada temuan sebanyak Rp3 miliar dari APBD Rp5 triliun lebih yang harus juga segera diselesaikan…[selengkapnya]
