Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-69 BPK RI Tahun 2016 Di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Web1Kamis, 21 Januari 2016 BPK RI secara serentak baik itu di BPK RI Pusat maupun di Perwakilan-perwakilan melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-69.  Upacara peringatan HUT BPK RI ke-69 di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di dalam Aula Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan sejak pagi turun hujan di bumi khatulistiwa ini.  Upacara diikuti oleh para pejabat struktural, pejabat fungsional dan para pegawai di lingkungan Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.  Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio dan Komandan Upacara Wizar Dien Yatim, Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan.

 

Upacara diawali dengan pembacaan Selintas Sejarah Perkembangan BPK RI yang menceritakan mulai dari terbentuknya BPK RI berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, dengan Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Magelang Jawa Tengah, dengan Ketua BPK yang Pertama adalah R. Soerasno.  Dilanjutkan dengan perkembangan BPK RI sampai dengan saat sekarang ini.

 

Web2Selanjutnya dibacakan pula Surat Keputusan Presiden RI tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun kepada Deddy Ardianto, Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dilanjutkan dengan penyematan tanda kehormatan oleh inspektur upacara.

Pada kesempatan tersebut inspektur upacara menyampaikan amanat/pidato Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis.  Dalam pidatonya, Ketua BPK menyampaikan harapan seiring dengan bertambahnya usia, BPK agar bisa selalu membawa kontribusi positif dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Web3

Sejak BPK berdiri sampai dengan saat ini, BPK telah mengalami berbagai macam pasang surut kelembagaan.  Berbagai tantangan dan hambatan serta capaian dan kemajuan turut mewarnai rentang perjalanan BPK.  Hasil pemeriksaan BPK telah membawa dampak positif pada peningkatan akuntabilitas keuangan Negara. Meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) telah mencapai 71 % yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2014, begitu pula dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 telah mencapai 50% yang memperoleh opini WTP.

Di tingkat internasional, BPK telah dipercaya mengetuai Working Group on Environmental Auditing pada INTOSAI, dan terpilih menjadi koordinator auditor eksternal IACA pada Tahun 2015 di Wina, Austria untuk periode 3 tahun kedepan, serta terpilih dan ditetapkan sebagai auditor eksternal IAEA periode tahun 2016 – 2017.

Pada awal tahun 2016 ini, BPK telah memiliki Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 dengan visi “Menjadi Pendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara melalui Pemeriksaan yang berkualitas dan Bermanfaat”.  Dan berkat capaian kinerja BPK, pada bulan Desember 2015 seluruh pegawai BPK mendapat kenaikan Tunjangan Kinerja.  Dan sebagai bentuk pertanggunggajawaban BPK terhadap kenaikan tunjangan tersebut BPK harus meningkatkan kinerjanya.

Akhir sambutannya Ketua BPK menghibau dan menekankan kepada seluruh jajaran BPK untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme.

 

Web4 Web5

Dirgahayu BPK!!!