PONTIANAK POST – Pontianak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya transparansi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan Keuangan daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar dengan agenda pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, di Balairungsari, Gedung DPRD Kalbar, Senin (28/7). Paripurna tersebut mencakup penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap laporan Badan Anggaran, persetujuan DPRD atas Raperda Pertanggungjawaban APBD, serta penandatanganan kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif...[selengkapnya]
