Pontianak, 17 Agustus 2010. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melangsungkan upacara bendera. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor perwakilan dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Mudjijono sebagai Inspektur Upacara dan bertindak sebagai Komandan Upacara N. Diva Mahaendra, S.E, M.M., Ak., Kepala Seksi Kalbar IA.
Ketua BPK RI Hadi Poernomo, melalui sambutannya yang dibacakan oleh Drs. Mudjijono menyampaikan bahwa BPK sebagai lembaga Negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara menempati posisi strategis di era Reformasi. Sesuai dengan tuntutan reformasi, dalam pengelolaan keuangan negara juga telah dilakukan banyak perubahan dengan lahirnya tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang tersebut mengatur pengelolaan keuangan negara secara lebih demokratis dengan memberikan ruang pengawasan yang lebih luas oleh lembaga perwakilan dan masyarakat. Undang-undang tersebut juga mengatur sanksi bagi pengelola keuangan negara yang melakukan penyimpangan, baik sanksi administrasi maupun pidana.
Beliau menegaskan kepada seluruh jajaran BPK agar memegang teguh Kode Etik BPK. Pimpinan BPK meminta seluruh jajaran BPK, baik yang ada di Kantor Pusat maupun kantor perwakilan, agar berkaca pada kasus yang terjadi di Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat.
Pada upacara Peringatan HUT ke-65 Proklamasi Republik Indonesia, juga dilakukan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya berdasarkan Keputusan Presiden No.3/TK/Tahun 2010 tanggal 23 Maret 2010 kepada Sawon, S.Sos, M.M, Satyalancana Karya Satya XXX Tahun dan Ayu Rizki Sy., S.E.,M.M., Satyalancana Karya Satya X Tahun.
