PONTIANAK, PONTIANAK POST – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar Ahi menyatakan jika Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar telah melakukan pemeriksaan kinerja penanggulangan kemiskinan pada 2010 hingga 2014. Hasil pemeriksaan ini, menurut dia, menunjukkan adanya temuan yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. “Temuan pertama, Pemprov Kalbar belum sepenuhnya memiliki database penduduk miskin yang update,” ujar Kepala Bappeda di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini. Ahi menuturkan, temuan lainnya yakni Pemprov juga belum memiliki data akurat mengenai informasi anggaran dan realisasi keuangan dalam program penanggulangan kemiskinan, yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Target penurunan tingkat kemiskinan di daerah, diakui dia, juga dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan daerah. “Dalam hal ini adalah sumber daya finansial dan pemberdayaan non finansial, serta peta kemiskinan,” ungkap Ahi. [selengkapnya]
